Pada hari Selasa, beberapa protes kekerasan terjadi di Kenya.
Di tengah krisis ekonomi yang terjadi, ribuan orang turun ke jalan untuk menentang kenaikan pajak pemerintah.
Saat ketegangan memburuk, negara tersebut mengalami gangguan layanan internet di wilayah tertentu.
Kabarnya, polisi menembaki pengunjuk rasa, yang menyebabkan puluhan korban jiwa.
Menurut laporan media internasional, beberapa mayat manusia terlihat di jalan-jalan Kenya.
Polisi menggunakan gas air mata untuk mengendalikan massa, yang mencoba “menyerbu gedung Parlemen untuk mencegah pengesahan RUU tersebut.”
Protes tersebut dipicu oleh RUU Keuangan tahun 2024. Hal ini mengakibatkan masyarakat memasang spanduk “7 Hari Kemarahan” untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap usulan kenaikan pajak.
Protes tersebut membuat pemerintah lengah. Oleh karena itu, Presiden William Ruto pun mengumumkan akan berbincang dengan para pengunjuk rasa.
Korban Dilaporkan
Polisi melepaskan tembakan ke arah massa di luar gedung parlemen tempat berlangsungnya perdebatan mengenai kenaikan tersebut.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Kenya di X, sebelumnya Twitter, “Polisi menembak empat pengunjuk rasa, seperti yang disaksikan oleh KHRC, menewaskan satu orang.”
Khususnya, sedikitnya 50 orang terluka parah akibat tembakan.
Sekitar 165 korban luka dirawat di rumah sakit rujukan terbesar di negara itu, Rumah Sakit Nasional Kenyatta di Nairobi, dilansir nation.africa.
Menjelajahi Alasan Dibalik Protes Kenya
Kenya cukup kecewa dengan RUU Keuangan saat ini. Tapi kenapa? Karena RUU Keuangan bertujuan untuk mengumpulkan tambahan pajak sebesar $2,7 miliar.
Inisiatif ini diambil untuk mengekang beban utang yang besar di negara ini, bersamaan dengan pembayaran bunga. Beban utang Kenya saat ini mencapai 37% dari pendapatan tahunan.
Pada hari Selasa, RUU tersebut disetujui oleh Parlemen. Dengan demikian, presiden akan menerima undang-undang tersebut untuk ditandatangani atau dikirimkan kembali ke parlemen jika ada keberatan.
Melihat besarnya protes yang terjadi, Pemerintah Kenya telah memberikan kelonggaran. Pemerintah juga berjanji untuk membatalkan usulan pajak baru atas transaksi keuangan, kepemilikan mobil, minyak goreng, dan roti.
Namun protes di Kenya terus berlanjut.
Pembaruan Terbaru
Ketika situasi di Kenya semakin tidak terkendali, dalam perkembangan terakhir pada hari Rabu, Presiden Kenya William Ruto mengatakan bahwa RUU keuangan akan dicabut, seperti dilansir BBC.
Baca juga: Rusia Kembali Dilanda Serangan Teror, 19 Termasuk 15 Polisi Tewas dalam Serangan di Dagestan